Personal BLOG | Ketika orang mendengar istilah Open Source, yang paling banyak dipikiran orang itu mungkin rata-rata selalu dikaitkan dengan Software Gratis.
Ketika sudah mendengar kata Gratis, maka yang dirasakan biasanya adalah sebuah kabar bahagia karena mendapatkan software Gratis. Tapi perlu dicatat bahwa hal ini tidaklah sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh para pejabat yang sudah akrab dengan berbau "Proyek".
Bagi saya sendiri merasa sangat bahagia ketika ada software atau aplikasi yang berbau gratis. Tapi ternyata itu tidak untuk para pejabat negara yang sudah terbiasa menangani ratusan bahkan milyaran untuk pengadaan sebuah Software di berbagai instansi pemerintah.
Hal ini tentunya sangat kontra dengan tujuan pemerintah yang katanya ingin sebanyak-banyaknya menghemat anggaran termasuk dalam pengadaan terkait dengan software di berbagai instansi pemerintah.
Bahkan Gerakan Indonesia Go Open Source (IGOS) yang beberapa waktu lalu dikumandangkan, sekarang seolah-olah mulai memudar.
Mungkin kita sudah berkali-kali mendengar kampanye dan istilah Gerakan Indonesia Go Open Source (IGOS). Tapi pertanyaanya adalah, sejauh mana gerakan ini di terapkan dalam setiap lini bidang di negeri ini? khususnya untuk lembaga-lembaga pemerintah ? .
Kenapa saya tekankan pertanyaan ini kepada lembaga pemerintah ? alasanya sederhana saja, karena lembaga-lembaga pemerintah itu setiap biaya yang keluar dari sana merupakan uang rakyat sehingga segala upaya penghematan anggaran menjadi MUTLAK dilakukan untuk pembiayaan yang jauh lebih PENTING.
Kita tentunya sadar, betapa hingga detik ini kepercayaan masyarakat di Indonesia atas kinerja lembaga-lembaga pemerintah masih sangat rendah. Salah satu alasanya adalah PEMBOROSAN anggaran biaya yang dilakukan oleh hampir semua departemen dan lembaga di Indonesia.
Jenis pemborosan tersebut juga beragam, dari kunjungan ke luar negeri hingga pemborosan-pemborosan anggaran yang lain, salah satunya adalah untuk pengadaan SOFTWARE (Perangkat Lunak) untuk lembaga-lembaga pemerintah di seluruh Indonesia.
Mari kita coba berhitung lagi terkait penghematan biaya anggaran khususnya untuk pengadaan Software di lembaga-lembaga pemerintah di seluruh Indonesia. Dalam tulisan ini saya hanya ingin menghitung asumsi MINIMAL.
Saya coba contohkan misalnya pengadaan software di 10 Lembaga pemerintah di Indonesia.
Jika 1 lembaga pemerintah misalnya menganggarkan pengadaan software di lembaga mereka dalam bentuk software Operating System Windows7 untuk 1000 Unit komputer di setiap kantor lembaga tersebut diseluruh Indonesia.
Jika harga Windows sebesar Rp 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) maka kita tinggal menghitung 1000 unit Windows7 Operating System x Rp 2.900.000 maka total biayanya adalah Rp 2.900.000.000. (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah). Itu baru 10 Lembaga.
Padahal di negeri ini anda tahu sendiri ada berapa lembaga/departemen ?.
Perlu dicatat bahwa Operating System Windows7 tersebut bisa diganti dengan menggunakan operating System Linux yang bisa didapat dengan cara GRATIS. Kalaupun dibutuhkan biaya untuk pelatihan dan sejenisnya itu tidak akan sebesar itu.
Namun lagi-lagi kita terkendala dengan MENTAL, dan MORAL BEJAT dari pejabat-pejabat yang seringkali sulit BERUBAH !
Karena alasan itulah kemudian banyak masyarakat beranggapan bahwa, mau dibentuk system sebaik apapun, kalau MENTAL dan MORAL dari pejabat-pejabat disetiap lembaga tersebut di dominasi orang-orang korup, tetap saja PEMBOROSAN-PEMBOROSAN di setiap lembaga di negeri ini AKAN TERUS BERLANGSUNG !
ilustrasi gambar | ridjam.com